Gubernur Kalteng Terima Kunjungan Ketua Komisi II DPR RI dan Wamen ATR/BPN di Palangka Raya

Kunjungan penting berlangsung di Palangka Raya ketika Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menerima Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Ossy Dermawan. Acara tersebut digelar di Terminal Kedatangan Umum Bandara Tjilik Riwut pada Rabu, 22 April 2026. Momen ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam membahas isu-isu penting terkait reforma agraria di daerah ini.

Prosesi Penyambutan yang Meriah

Setibanya di bandara, rombongan disambut secara adat dengan prosesi yang kaya akan budaya Kalimantan Tengah. Tradisi seperti Potong Pantan, pemasangan lawung dan sumping, serta pengalungan Lilis Lamiang dan Upak Nyamu menjadi simbol penghormatan dan penerimaan tamu kehormatan. Momen ini mencerminkan kekayaan budaya lokal yang masih terjaga dan dihargai oleh masyarakat setempat.

Keberadaan Pemerintah Daerah dalam Acara

Penyambutan ini tidak dilakukan sendirian. Gubernur Agustiar didampingi oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda Kalimantan Tengah, serta Penjabat Sekretaris Daerah, Linae Victoria Aden. Selain itu, Staf Ahli Gubernur seperti Yuas Elko dan Darliansjah juga hadir, bersama beberapa kepala perangkat daerah termasuk Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Johni Sonder. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap agenda kunjungan tersebut.

Agenda Kunjungan Kerja Reses

Kunjungan Ketua Komisi II DPR RI dan rombongan Kementerian ATR/BPN ini merupakan bagian dari agenda Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan ini direncanakan berlangsung dari tanggal 22 hingga 26 April 2026 di Kalimantan Tengah. Fokus utama dari kunjungan ini adalah untuk mendalami berbagai isu yang berkaitan dengan reforma agraria, yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.

Isu-isu Strategis yang Dibahas

Selama kunjungan, beberapa isu strategis akan dibahas, termasuk:

• Penataan aset yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.
• Penataan akses yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan hak atas tanah.
• Penyelesaian konflik agraria yang sering terjadi antara masyarakat dan pihak-pihak tertentu.
• Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
• Penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui sinergi yang baik, pelaksanaan reforma agraria dapat dipercepat. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah, yang merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara.

Komitmen Gubernur Kalteng

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menunjukkan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria. Ia percaya bahwa dengan adanya kerjasama yang baik antara semua pihak, berbagai tantangan yang dihadapi dapat diatasi. Keberhasilan reforma agraria akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Peran Masyarakat dalam Reforma Agraria

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses reforma agraria. Kesadaran akan hak atas tanah dan pemahaman mengenai regulasi yang ada menjadi kunci untuk menghindari konflik agraria. Edukasi dan sosialisasi mengenai reforma agraria perlu dilakukan secara masif agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program ini.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk memberdayakan masyarakat dalam konteks reforma agraria meliputi:

• Pelatihan mengenai hak atas tanah dan prosedur pengajuan hak.
• Pemberian akses informasi yang transparan mengenai kebijakan reforma agraria.
• Pengembangan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam.
• Fasilitasi dialog antara masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah.
• Pemberian dukungan untuk kelompok tani dalam pengelolaan lahan.

Tantangan dalam Pelaksanaan Reforma Agraria

Meski agenda reforma agraria sangat penting, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk:

• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak atas tanah.
• Adanya kepentingan pihak-pihak tertentu yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
• Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan reforma agraria.
• Kurangnya dukungan sumber daya dari pemerintah.
• Konflik agraria yang berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan.

Upaya Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pembentukan forum diskusi yang melibatkan semua pihak dapat membantu menciptakan solusi yang lebih inklusif. Dengan keterlibatan semua elemen, diharapkan reforma agraria dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.

Kesimpulan dan Harapan untuk Masa Depan

Kunjungan Ketua Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri ATR/BPN di Kalimantan Tengah bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah strategis untuk memajukan reforma agraria. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pelaksanaan reforma agraria dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen bersama untuk menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah akan menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.