Jakarta – Polemik terkait pengadaan ribuan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini telah berkembang menjadi isu politik di parlemen. Komisi IX DPR RI berencana memanggil BGN untuk memberikan klarifikasi serta pertanggungjawaban berkaitan dengan program tersebut.
Langkah DPR Memanggil BGN
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa mereka akan segera melakukan pemanggilan terhadap BGN. Tujuannya adalah untuk menyelidiki lebih dalam mengenai proses pengadaan dan urgensi penggunaan anggaran dalam program ini.
Kritik dari Center for Budget Analysis
Namun, upaya DPR ini mendapat kritik tajam dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai bahwa sikap DPR dalam hal ini tampak kurang konsisten dan terkesan “pura-pura marah”.
Uchok berpendapat bahwa kritik dari publik yang menyasar program Makan Bergizi Gratis (MBG) – yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto – sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Namun, DPR baru bersuara setelah kritik tersebut mengemuka di media.
“Selama ini, publik telah ramai mengungkapkan kritik, terutama melalui media sosial. Namun, DPR justru terkesan diam. Kini, setelah situasi memanas, mereka mendadak berinisiatif memanggil BGN, yang tampaknya hanyalah sebuah sandiwara,” ungkap Uchok dalam pernyataannya pada Rabu, 8 April 2026.
Anggaran Sosialisasi BGN yang Fantastis
Lebih jauh, Uchok mengungkapkan adanya dugaan kepentingan di balik anggaran yang membuat DPR tidak bersikap kritis sejak awal. Ia menyebutkan bahwa Komisi IX DPR RI menerima alokasi anggaran sosialisasi dari BGN pada tahun 2026 dengan jumlah yang sangat besar.
“Komisi IX DPR mendapatkan ‘angpao’ untuk kegiatan sosialisasi dari BGN sebesar Rp92 miliar. Inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa mereka tidak bersuara sejak awal,” tegasnya.
Uchok merinci bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk 460 titik kegiatan di 38 provinsi, sehingga setiap kegiatan sosialisasi diperkirakan memerlukan biaya sekitar Rp200 juta per titik.
Potensi Pemborosan Anggaran
Menurut Uchok, besarnya anggaran tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini menjadi sorotan pemerintah.
- Anggaran sosialisasi yang mencapai Rp92 miliar dianggap berlebihan.
- Setiap titik kegiatan diperkirakan menghabiskan sekitar Rp200 juta.
- Pemborosan ini bisa mengabaikan masalah mendesak lainnya.
- Uchok menilai ini berpotensi menjadi konflik kepentingan.
- DPR diharapkan tidak menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi.
“Ini seperti sebuah pesta sosialisasi, sementara di sisi lain, masih banyak persoalan mendesak yang memerlukan perhatian, seperti penanganan bencana alam dan kondisi pengungsi yang belum tertangani dengan baik,” tambahnya.
Desakan CBA untuk Menghentikan Anggaran
CBA mendesak agar Komisi IX DPR RI tidak memanfaatkan anggaran sosialisasi tersebut. Menurut mereka, penggunaan anggaran ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dapat menjadi “bancakan” antara legislatif dan lembaga pelaksana program.
“Apabila anggaran ini digunakan, bisa jadi akan menjadi ajang untuk makan-makan besar yang dibiayai oleh rakyat. Sementara itu, solusi nyata untuk permasalahan MBG masih jauh dari harapan,” pungkas Uchok.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BGN terkait kritik yang dilontarkan, termasuk mengenai rincian anggaran dan mekanisme pelaksanaan kegiatan sosialisasi di lapangan.
